BBM Naik Demi Rakyat, Pembalikan Isu 24 Mei 2008
Posted by nirwan in All News, Politik.Tags: BBM, indonesia, reformasi
trackback
Sudah kompak semua rupanya para punggawa-punggawa istana negara. Dikomandani SBY, diamini JK, dan dilakukan sepenuhnya oleh Purnomo, Sri Mulyani, Aburizal Bakrie, Andi Mallarangeng dan seterusnya, kelompok elit ini punya isu baru untuk menaikkan popularitasnya. Apa itu? BBM Naik demi kepentingan rakyat dan pemerintah memilih keputusan pahit ini walau sadar popularitasnya bakal anjlok karena itulah tugas negarawan.
Mendengar komentar yang senada ini di hampir seluruh televisi, media cetak, radio dan internet, rasa mual saya melihat mereka makin menjadi-jadi. Jelas sekali ini adalah pengalihan isu dari keputusan bodoh untuk menaikkan BBM.
Bayangkan saja, di saat-saat kondisi pahit ini, mereka masih juga memikirkan soal popularitas yang anjlok! Kalau mereka tidak memikirkan ini, untuk apa mereka menyebutkan itu secara serentak? Bagiku, inilah penguasa yang penuh topeng kebusukan, yang tak pernah dari dulu berbuat untuk para pemilihnya dan mereka yang tidak memilihnya.
Logika penaikan BBM untuk melindungi rakyat kecil sudah pastilah pembohongan paling sadis di muka bumi ini. Logika penaikan BBM karena subsidi lebih dinikmati oleh orang kaya dan orang miskin harus disubsidi, sudah pastilah propaganda yang lebih buruk dari yang dilakukan Hitler. Bila mereka mau melindungi dan memberikan subsidi itu kepada orang miskin, mengapa harus menunggu momentum kenaikan BBM? Mengapa kondisi itu tak disadari sejak dulu?
Dalam berita, begini kata penguasa itu: “Pilihan ini adalah pilihan paling pahit. Presiden dan pemerintah sudah siap dengan resiko popularitasnya bakal anjlok. Ini demi negara dan rakyat.”
Orang tuaku berujar, disangka mereka orang sekarang ini sudah mudah sekali ditipu. Alhamdulillah, orang tuaku tak mudah ditipu. (*)
benar kata anda itu, agaknya penguasa emang kurang kreatif dalam mencari solusi untuk atasi keuangan negara. cari kek dulu sumber-sumber lain, dunia kan tidak selebar daun pisang, jangan yang dilihatnya hanya BBM yang likuid untuk dongkrak anggaran.
Atau setidaknya rakyat yang dari propinsi dimana BBM itu diambil bisa menentukan harga BBM mereka sendiri. Karena katanya otonomi daerah ?