Sumut Enam Propinsi… Why Not?

Oleh seseorang yang saya hormati, saya diperintahkan (waduh, entah mengapa kata itu pula yang muncul di benak saya), untuk menyelidiki soal pemekaran propinsi di Sumatera Utara. Bingung saya, karena soal pemekaran ini belum mendapat perhatian “super serius” karena, ini versi dia, saya terlalu menyibukkan diri dengan hal-hal “makro politik”. Hahaha, saya sendiri kegeeran dikatain (ini istilah Medan, maknanya diolok-olok), dibilang seperti itu.

Dulu, sempat juga saya menelaah sejenak, secara pribadi, soal pemekaran propinsi Sumut. Fokusnya pada wacana (dan gerakan) pembentukan Propinsi Tapanuli. Sikap saya jelas sekali di sana: Jelas Ambigu alias jelas tak jelas (hehehehe…). Namun, setelah saya pikir-pikir ulang, ternyata stigmatisasi terhadap konsep ini memang sedemikian kuat bertempur di lapangan. Yang dipakai adalah diskursus yang selama ini dianggap tabu yaitu SARA, sementara soal indikator ekonomi menjadi argumentasinya.

Untuk pemekaran Tapanuli, memang ada dua imej yang muncul yaitu streotif etnik dan ikatan agama. Di Sumut, suku bangsa Melayu dan Batak adalah dua suku bangsa dominan dalam soal sosial politik. Saat ini, Gubernur Sumut adalah orang Melayu, setelah sebelumnya orang Batak, dan sebelumnya lagi orang Melayu. Alhasil, timbul kesan yang kuat kalau pemisahan diri orang-orang Tapanuli dalam konsep Propinsi Tapanuli adalah “subordinasi”, “desersi” ataupun pembangkangan secara kultural dan politik. Kalau pakai istilah yang bisa kena jerat hukum, “separatisme”.

Imej kedua adalah adanya “konflik agama”. Saya harus memberi tanda petik di sini, karena konflik yang terjadi di sini, bukanlah secara terbuka seperti misalnya yang diceritakan oleh sejarah “Perang Salib”. Hal itu terjadi secara berulang-ulang, terus-menerus namun juga bisik-bisik. Realitasnya, telah terjadi konflik antara Islam dan Kristen dalam wacana itu. Pendukung calon propinsi Tapanuli dianggap sebagai kubu Kristen dan yang menolaknya adalah Islam. Hal ini kemudian meluas di internal pendukung Propinsi Tapanuli ketika terjadi dikotomi antara Tapanuli bagian utara yang dianggap basis Kristen dan Tapanuli bagian selatan yang dianggap Muslim.

Alhasil, kerasnya wacana ini kemudian membuat ide pembentukan Propinsi Tapanuli menjadi nihil sama sekali, dan kurang mendapat dukungan dari masyarakat luas dan pemerintah pusat.

Saya menolak analogi-analogi SARA ini. Pembelokan wacana pembentukan propinsi Tapanuli menjadi isu SARA, saya kira adalah sebuah pekerjaan sistematis dari gerakan pembungkaman terhadap aspirasi daerah. Dan kalau itu betul terjadi, maka yang mengeruk keuntungan dari konflik itu, ya jelas, pemerintah pusat. Dengan kata lain, pusat hingga sekarang belum merestui dengan seikhlas-ikhlasnya kekuasaan itu harus didesentralisasikan ke daerah-daerah. Pusat masih ingin mengontrol langsung secara penuh pembangunan dan dengan demikian dapat dengan mudahnya mendikte soal apapun kepada masyarakat di daerah.

Hingga sekarang, bahkan dikotomi antara “Pusat” dan “Daerah” itu masih terasa. Orang-orang yang berada di Jakarta, akan selalu bangga berada di daerah Pusat, sementara orang yang berada di ujung Sipiongot sana, tetap saja harus menerima nasib sebagai orang daerah. Orang Pusat dan Orang Daerah itu, kalau hendak meminjam Teori Kelas-nya Marx, adalah Orang Pusat identik dengan Kelas Atas –yang punya kewenangan tinggi, kesejahteraan mantap dan menjadi penentu kebijakan serta nasib bawahannya- dan Orang Daerah identik dengan Kelas Bawah –yang mirip bangsa paria, tak bisa mengatur dirinya sendiri, tergantung pada kemurahan hati para orang kaya dan seterusnya.

Nah, lazim dikatakan kalau indikator ekonomi menjadi penentu kesejahteraan rakyat. Sering pula disebut kalau daerah-daerah itu masih miskin dan terbelakang, sehingga kalau nanti dimekarkan, bisa jadi semakin miskin dan terbelakang. Bahkan dikatakan, infrastruktur belum jalan, pendidikan masih rendah sehingga SDM pun kerdil, menjadi alasan kalau pemekaran dijalankan dengan setengah hati oleh pusat. Riilnya, sering disebut (dan ini biasanya dicetuskan oleh Depdagri, Bappenas dan Depertemen Keuangan), daerah-daerah yang ingin dimekarkan biasanya tak punya kemampuan mengolah SDA, penggalian Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang minim, dan APBD daerah Propinsi/kabupaten/Kota pun selama ini masih tergantung dari Dana Alokasi Umum yang diberikan pusat.

Argumen itu sebenarnya bisa di balik dengan gampang. Memangnya pemerintah pusat itu mendapat pemasukan dari mana? Contoh: perkebunan, pertanian, perikanan/perternakan, kerajinan yang kemudian didagangkan dalam ekspor impor maupun domestik, toh, itu dilakukan di dalam dan oleh daerah. Emangnya bisa bersawah di kota? Mana ada kebun sawit, karet, coklat, kopi, dst di tengah-tengah kota Jakarta? Memangnya mereka yang berdasi, punya pendidikan tinggi, bermobil mewah itu dan selalu duduk di kantor ber-AC itu, mau berbasah-basah di kolam ikan?

Jadi, pendapatan negara itu justru diraup dan berada di daerah, bukannya di Jakarta. Nah, kalau masalahnya adalah soal SDM, maka di balik lagi konsepnya: apakah yang terjadi dengan bidang pendidikan selama ini yang dikontrol langsung oleh pusat? Toh, hingga sekarang anggaran pendidikan di APBN tak pernah tembus 20%.

Oke, tak usahlah menunggu itu. Pusat, bila punya kemauan yang kuat untuk mensejahterakan seluruh bangsa, ya tinggal, mengoper kalangan terdidik, teknokrat atau malah bisa saja membayari orang-orang pintar dari luar negeri untuk mendidik seluruh warganya di saentero negeri. Tak rumit bukan?

Nah, itu beberapa cuplikan sederhana dari tidak adanya kemauan pemerintah pusat untuk kesejahteraan rakyat secara keseluruhan.

Soal kedua, adalah soal SARA tadi. Toh bila kata orang, Tapanuli bagian Utara itu –konon- identik dengan mayoritas umat Kristen, dan kemudian Tapanuli Bagian Selatan itu identik dengan mayoritas Islam, apakah itu ada persoalan? Katanya, ada Pancasila dan katanya pula, Pancasila itu abadi (weleh-weleh). Dengan demikian, soal agama, itu saya kira dihembus-hembuskan saja ke permukaan. Apakah bila nantinya Tapanuli Bagian Utara itu dikuasai oleh orang kristen, bakal berubah menjadi “propinsi kristen” dan orang Islam, Hindu, Budha dst, tak berhak hidup, diusir dan tak boleh masuk ke sana? Apakah orang bersorban kemudian tak berhak mandi di Danau Toba? Demikian juga sebaliknya. Demikian juga untuk soal etnis yang saya kira penjelasannya sama dengan soal agama tadi.

Menurut saya, secara sederhana saja, saat ini potensi Sumatera Utara bisa dikembangkan menjadi enam propinsi.

• Propinsi Mungkin Sumatera Timur (Medan, Sergai, Deliserdang, Binjai, Langkat),
• Propinsi Boleh Jadi Asahan (Tanjung Balai, Asahan, Batubara, Tebing Tinggi, Labuhan Batu),
• Propinsi Calon Tapanuli Utara (Taput, Simalungun, Siantar, Samosir, Toba, Humbahas)
• Propinsi Kandidat Tapanuli Bagian Selatan (Tapsel, Sidempuan, Madina, Tapteng, Sibolga, Padang Lawas, Padang Lawas Utara)
• Propinsi Bisa Saja Dairi (Karo, Kabanjahe, Dairi, Phakpak Barat)
• Propinsi Baru Nias (Nias, Nias Selatan, Nias Utara, Nias Barat

Menurut Anda?