SBY Berjoedi

Fenomenanya sungguh asyik. Konon, rating SBY terus turun. Dia memang masih yang tertinggi namun penurunannya sudah drastis. Tim sukses JK-Wiranto dan Mega-Prabowo paling tidak sudah seringkali mengumbar itu. Mereka bilang, bedanya tinggal 1-3%. Benarkah? Mungkin.

Agaknya sudah menjadi indikator utama kalau blunder sekaligus pertaruhan terbesar SBY dalam pilpres 2009 adalah sosok wakilnya, Boediono. Kalau sematan neo-liberalisme kepada SBY bisa saja dibelokkan atas alasan “ketidakmengertian SBY terhadap teori neo-liberalisme karena dia adalah tentara dan gelar ‘doktor’nya bukan studi ekonomi”, maka ketika SBY memilih Boediono, alasan itu serta-merta telah pupus. Hingga hari ini, tim sukses SBY-Boediono harus memutar otak dan terus melawan stigma neo-liberalisme atas pasangan itu. Berhasil? Saat ini belum.

* * *

Jangan pandang neo-liberalisme itu pada prakteknya yang ada di negara Eropa, Amerika dan negara-negara maju lainnya. Indonesia tidak bisa memandang kemiskinan yang ada di negara ini dengan perspektif orang kaya. Orang lapar itu lain pikirannya dengan orang yang kenyang. Dan kalau orang kenyang membahas orang lapar, itu adalah sebuah keanehan paling menjijikkan.

Boediono Dipercaya SBY

Semat Boediono sebagai pengusung neoliberalisme hampir-hampir tak terbantahkan lagi. Semakin kuat dia membantah, justru semakin pekat pula kesan itu melekat sama dirinya. Semakin dia bilang tidak benar, malah dia terkesan semakin jujur. Semakin dia berkata, ekonomi harus dilepaskan kepada pasar namun pemerintah perlu mengendalikannya, jelaslah tampak semakin naifnya dia. Lambat laun, orang-orang malah justru akan semakin meragukan gelar profesor ekonomi yang disandangnya itu.

Masalahnya adalah dia adalah orang yang dipercaya oleh dua Presiden sekaligus; Megawati Soekarnoputri dan Soesilo Bambang Yudhoyono. Dia ditunjuk sebagai Menteri Keuangan oleh Megawati dan oleh Yudhoyono semakin tebal kepercayaannya kepada orang ini. Tak hanya sebagai Menteri Koordinator bidang ekonomi dan keuangan, tapi juga sebagai Gubernur Bank Indonesia dan terakhir sebagai calon wakil Presiden RI 2009-2014.

Medan, Kota Ancur-ancuran!

Sesuai kesepakatan hukum dan politik, tanggal berdirinya Kota Medan ditetapkan pada 1 Juli 1590. Hampir lima ratus tahun kemudian, tepatnya jelang harijadi yang ke-419, ide Kota Medan Kota Metropolitan yang digagas sejak sebelum Walikota Abdillah terpilih menjadi Walikota Medan tahun 2000 lalu mendapat ujian. Kota yang diniatkan sebagai kota yang mempunyai tiga pilar penting yaitu jasa, industri dan religius, dengan kondisi pasca millenium ini justru menyajikan hal yang sebaliknya.

Pembangunan pasar modern seperti plaza dan mall memang maju pesat secara kuantitas. Namun di sisi lain menimbulkan persoalan pada eksistensi pasar tradisional. Hotel, apartemen dan gedung-gedung bertingkat memang terlihat menjadi wajah baru kota yang lebih modern, namun ternyata persoalan tata ruang menyembul ke permukaan ketika tak jelasnya konsep pemerintah tentang kawasan perindustrian, pemukiman, jasa dan perkantoran, serta pemerintahan. Itu diperparah dengan kondisi infrastruktur yang sama sekali tak mencerminkan sebuah kota modern; mulai dari jalan yang rusak parah, banjir, timbunan sampah, drainase yang berantakan, aliran sungai yang kotor dan makin sempit dengan pemukiman kumuh di tengah-tengah inti kota, dan seterusnya.

SBY Giring Pilpres ke Diskursus Ekonomi

Ini kata guru saya. SBY dengan jeli memanfaatkan resistensi masyarakat terhadap partai politik dalam pencalonan Boediono sebagai calon wakilnya. Kedua, SBY dan timnya membikin semacam pertentangan baru terhadap jalur politik Islam yang selama ini masih konvensional; Islam simbolik. Itu di antara indikator pemilihan Boediono yang bukan orang parpol maupun organisasi keagamaan.

Pemilihan Boediono sekali lagi meyakinkan publik kalau selama ini SBY tetap sangat setia pada kubu ekonom-ekonom neoliberalisme. Lebih parah dari itu adalah ancaman-ancaman neo-kapitalis dan secara sadar atau tak sadar, geranyangan neo-kolonialisasi yang berganti baju di abad millieneum ini. Sementara, Boediono dalam pidato dan kemudian diperkuat dengan statemen-statemen timnya di media massa, terus membantah kalau Boediono adalah budaknya neo-liberalisme.

SBY-Boediono: Teknokrat, Birokrat dan Demokrat

Masuknya nama Boediono di pentas pilpres 2009, memperlihatkan betapa SBY memanfaatkan resistensi masyarakat terhadap partai-partai politik. Kedua, leburnya politik Islam simbol dalam peta politik Indonesia. Itu dua di antara faktar-faktor yang membuat SBY memilih Boediono. Dan, itu kata guru saya.

Alasan itu memang menarik. Politik Islam memang harus kalah sebelum bertarung kali ini. Kubu partai Islam seperti PPP, PKS, PAN dan PKB memang langsung pasang badan ke SBY begitu hasil pileg sudah diketahui. Kekalahan itu jelas tergambar ketika tidak adanya simbol Islam yang duduk sebagai kandidat dalam pilpres kali ini. Kemenangan terpampang di kubunya kaum “nasionalis” dan “kekaryaan”.

Tapi tunggu dulu. Itu kalau mainstream politik lama masih hendak dipakai untuk melihat pola politik di masa reformasi ini. Pilpres 2009 telah menggambarkan ada pergeseran etalase politik yang begitu kuat. Apakah pergeseran itu sebuah kemajuan atau kemunduran, mesti hati-hati juga melihatnya.

Alhamdulillah, SBY Memilih Boediono …

Walau kening mengernyit-ngernyit, SBY (konon) akan menetapkan Boediono pada 15 Mei mendatang. Kalaulah benar SBY telah melakukan istikharah dan kalaulah nama Boediono itu hasil istikharah yang dilakukan SBY, saya hanya mengucapkan Tuhan telah memilih calon yang cocok untuk dirinya. Dalam kepala saya menghayal-hayal, mungkin seperti ini jawaban dari Tuhan; “Inilah kawan yang pantas untukmu. Inilah jawabanku untukmu!”

Saya sungguh percaya akan Tuhan saya, dan kali ini pun Tuhan telah memberikan jawaban yang sungguh-sungguh “menarik” atas apa yang dilakukan SBY selama kurun 5 tahun dan sebelum-sebelumnya. Soal pasangan ini akan menang atau tidak di lima tahun ke depan atau malah jatuh ke jurang kehancuran pada Juli nanti, bukan porsi postingan ini.
* * *

Saya teringat pada sebuah cerita mantan Presiden, Abdurrahman Wahid, kala dia masih bersekolah di Timur Tengah dan waktu itu pulang ke Indonesia. Di sebuah rumah ibadah, entah bagaimana caranya dia mendengar seorang pelacur memanjatkan doanya kepada Tuhan. Si pelacur itu berdoa agar “dagangannya” laris. Gus Dur kemudian menuliskan, kebutuhan dan kepentingan setiap manusia kepada Tuhannya berbeda-beda.

SBY, Jangan Main-main dengan Istikharah!

SBY dikabarkan akan shalat istikharah kala menentukan siapa calon wakilnya. Saya mengernyitkan kening. Benar-benar mengernyitkan. Masak sih?

Untuk yang non muslim, saya kira harus diberitahu juga fungsi shalat istikharah itu apa. Itu shalat yang dilakukan untuk menentukan pilihan. Artinya, si pelaku bertanya langsung kepada Tuhan apa yang harus dipilihnya. Jawabannya nanti akan diberikan. Kalau kata ustadz-ustadz saya, nanti Tuhan akan memberikan jawaban dalam bentuk kecenderungan si pelaku tadi. artinya, kalau setelah istikharah tadi, si pelaku ternyata lebih cenderung memilih A, maka itu adalah “jawaban” Tuhan.

Dalam logika rasional biasa, itu bisa saja dinamakan persangkaan atas jawaban Tuhan. Karena di balik “jawaban” itu, ada kemungkinan lain yang juga menggoda: “jangan-jangan bukan itu pula jawaban dari Tuhan.”

Negeri di Persimpangan Jalan

Hasil pemilu legislatif sudah diketahui, Susilo Bambang Yudhoyono menjadi pemenang, Yusuf Kalla nomor dua dan Megawati nomor tiga. Partai Golkar sekali lagi membuktikan keperkasaannya, walau dikacau habis-habisan oleh SBY di seluruh penjuru –seluruh DPD melapor ke JK betapa selama lima tahun koalisi antara JK dan SBY mereka merasa ditikam dari belakang oleh Demokrat – partai ini tetap mampu mencapai 14,5% suara. Ada beberapa yang latah menyebutkan ini kemenangan dari partai yang dibentuk oleh masa reformasi dan ujung-ujungnya mengatakan ini adalah kemenangan reformasi atas partai-partai Orde Baru.

Alasannya memang tersedia. Bila ditotal perolehan suara Demokrat, PKS, PAN, PKB, Gerindra dan Hanura (keseluruhannya adalah partai-partai yang dibentuk pasca reformasi 1998), suaranya melebihi partai-partai Golkar, PDIP (14%), PPP (5,3%).

Selamat Tinggal, Antasari …

Mas Susilo berkata, kasus Antasari Azhar adalah kasus serius. Saya setuju, sangat setuju, amat sangat setuju dan amat-amat sangat-sangat setuju. Itu memang kasus serius.

Tapi di titik keseriusannya mana?

* * *

Beberapa hari ini, saya berusaha sedapat mungkin menjauhi informasi mengenai kasus itu. Kalau tiba-tiba ketika melihat televisi dan kemudian dibacakan tentang hal itu, langsung saya rubah channelnya. Dan tibalah suatu saat ketika remote tivi tak digenggaman dan berita Antasari muncul di hadapan saya. Ya sudahlah, saya tonton saja.

Sesungguhnya saya bosan melihat apa yang dilakukan SBY, apa yang digebrak Antasari dan apa yang dilaksanakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagi saya, ini satu paket semua dengan SBY menjadi komandannya. Dalam benak saya sudah tertanam kalau Antasari merupakan orangnya SBY dan KPK merupakan salah satu mesin politik SBY yang paling bisa diandalkan dalam lima tahun belakangan ini.