Menebak-nebak Maling DPT

“Ini bukan level maling kelas kampung yang mendobrak jendela dan kemudian merusak lemari dan mengobrak-abrik rumah sembari melayang-layangkan goloknya kepada pemilik rumah. Ini pencuri kelas wahid yang tersenyum kepada korbannya, menyapanya, membelainya dan kemudian memberi santunan kepada korban. Pencuri kali ini selalu tersenyum.”

* * *

Tak banyak yang bisa diprediksi dari gugatan pasangan pilpres Mega-Prabowo dan JK-Wiranto. Politik mengajarkan pada saya sebuah perjuangan demi kekuasaan haruslah dikerjakan dengan sungguh-sungguh dan serius. Tak ada tempat untuk bermain-main. Apapun motifnya.

Pun begitu, Pilpres 2009 telah membawa kita pada bukan hanya sekedar catatan. Saya sungguh-sungguh tak yakin benar dengan kata “catatan” itu. Kata itu seolah-oleh menisbikan apa yang telah terjadi barusan di pentas Pemilu Legislatif dan Pilpres 2009.

Semua orang boleh mencerca, mencaci dan menatap dengan pesimis dan sinis kepada gugatan yang dilakukan paket Pilpres yang dinyatakan kalah oleh KPU. Tapi bagaimanapun, kalau melihat pentas Pileg dan Pilpres, proses keduanya sungguh-sungguh tidak bisa diabaikan begitu saja. Yang dipertaruhkan adalah eksistensi negara dan pemerintahan yang dihasilkan oleh Pemilu itu. Yang dipertaruhkan adalah siapa yang duduk di istana negara dan mereka-mereka yang nantinya membawa aspirasi rakyat INdonesia dalam DPR dan DPRD.

SBY Ingin Mega di Putaran Kedua, Bukan JK

Sederhana saja asumsinya. Pertama, SBY dan timnya sudah merasa pilpres 2009 tak mungkin bisa dimenangkan satu putaran. Kalau mereka tetap yakin, maka iklan-iklan soal satu putaran tak akan dikeluarkan. Tim SBY bukan tim kelas kampung. Jadi mereka tahu persis, iklan-iklan seperti itu tak akan cukup kuat untuk diketahui masyarakat di tingkat grass root. Iklan satu putaran hanya konsumsi elit dan wacana di kalangan berpendidikan saja. Atau dalam kata lain, “satu putaran” merupakan perintah yang ditujukan bagi tim sukses dan jaringan pendukung SBY-Boediono di seluruh Indonesia, sekaligus psywar bagi kompetitor. Jadi, sasarannya bukan seluruh pemilih. Ya, kalaupun ada pemilih yang terpengaruh, ya lebih baik.

Nah, mengapa mereka tak yakin? Itu karena popularitas terus melorot sementara di pihak kompetitor justru meningkat. Itu tidak bisa dipungkiri. Hampir seluruh lembaga survey, baik yang independen sampai yang mereka bayar pun, mengungkapkan hal itu. Jadi itu realitas politik.

“…Jidatnya Dicap Sekalian.”

“Cukup hanya dengan KTP ditambah dengan tinta yang kuat. Kalau perlu jidatnya dicap sekalian.” (Prabowo Subianto)

* * *

Komentar Prabowo Subianto, Calon Wakil Presiden PDIP-Gerindra, ketika KPU menambah 5 Juta orang lagi dalam DPT Pilpres 2009. Sebelumnya, kubu Prabowo menengarai ada 44 juta rakyat tidak bisa berpartisipasi dalam Pileg 2009 lalu karena kisruh DPT dan rumitnya administrasi pemilihan. (sumber: okezone/25 Juni 09)

Sekularistik Ala Boediono-Prabowo, Pemilih Parpol Islam Kemana?

Prabowo sepakat dengan Boediono soal posisi agama dan politik. Sekuler menjadi tipikal keduanya dan dengan kekhususan meletakkan agama lebih tinggi dari politik (negara). Yang jelas, bagi mereka, harus ada pemisahan yang tegas antara agama dan politik. Sementara Wiranto justru berani menarik agama langsung ke dalam politik, walaupun masih dalam level substansial dan belum ke legal formal.

Ini soal menarik. Jawaban ketiga kandidat telah menerangkan siapa mereka sebenarnya. Boediono berpijak pada dirinya yang seorang pekerja karir, intelektual dan bukannya seorang politisi. Sedangkan dua lainnya mengetahui dengan jelas kalau status yang mereka sandang sekarang adalah politisi. Itu bukan berarti Prabowo-Wiranto tidak intelektual. Namun jawaban yang mereka berikan jelas mengarah pada kontekstualisasi dinamika politik yang ada di Indonesia. Dalam kasus ini, maka etalase politik pilpres justru menarik.

Debat Semu yang Menjemukan, Debatnya Si Anak Manja

Well, ini memang bukan topik baru. Tapi apakah memang ada hal yang baru dalam pentas politik Indonesia? Presiden yang muncul itu-itu juga, tim sukses yang beredar itu-itu juga, lembaga survey tetap menjalan metode yang itu-itu juga, parpol yang menang dan tema kampanye politik yang itu-itu juga. Lima tahun lalu berbicara soal ekonomi kerakyatan, kemandirian, perlindungan hukum, pemberantasan korupsi, dan sekarang untuk lima tahun ke depan, temanya masih dalam pusaran itu. Amerika sudah sibuk menjajahi negara lain, Iran dan Korea Utara sibuk dengan program nuklirnya, India dan Cina sudah mulai menjelajahi antariksa, dan Indonesia ternyata masih harus disibukkan mengurus calon-calon presidennya yang manja.

Ya, presiden Indonesia adalah gambaran dari anak-anak manja dan mengkek. Manja dan mengkek dalam politik adalah tingginya ketergantungan si politisi pada imej alias pencitraan. Yang dipusingkan para calon Presiden itu adalah “apakah kalau aku begini nanti diperhatikan orang?”

Ekonomi “Jalan Tengah” SBY, Kompromi Sosialisme-Kapitalisme?

Dalam sebuah acara di televisi, “Capres Bicara” di Trans TV, SBY terang menyebut “ideologi ekonomi politik”-nya dengan “jalan tengah”. Dia membenturkan dua kubu bertolak belakang sekaligus: sosialisme di satu sisi dan kapitalisme di sisi yang lainnya. Dia mengatakan ekonomi komando yang –konon- dipegang teguh oleh sosialisme maupun sistem pasar bebas ala kapitalisme, sama-sama tak bisa diterapkan di Indonesia. Tapi hal-hal positifnya tetap ada.

Dalam perjalanan ideologi di Indonesia, yang dikatakan SBY ini jelas sungguh berbahaya. Kalau dia mengambil hal positif dari sosialisme, maka amat patut diduga sosialisme telah diterapkan dalam kebijakan negara. Padahal ada TAP MPRS No. XXV/1966 yang sudah melarang paham itu.

Pertama, lontaran seorang Presiden yang mengatakan ekonomi jalan tengah di antara dua kutub itu, jelas sekali telah mengambil sisi-sisi “positif” dari ideologi sosialisme dan kapitalisme. Bila dipertentangkan dengan ketentuan yang ada di ideologi negara Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, maka tidak satupun ketentuan yang menyinggung-nyinggung soal sosialisme dan kapitalisme.

Setahu saya, ekonomi kita yang berdasarkan ideologi Pancasila jelas bukan hasil jalan tengah ataupun kompromi dari dua ideologi; sosialisme-kapitalisme. Tidak ada yang mengatakan itu, baik orang sekarang maupun para founding father kita. Ir Soekarno telah terang-terang mengatakan, Pancasila lahir dari bumi Indonesia dan dicetuskan oleh orang-orang Indonesia sendiri. So, kalau tiba-tiba seorang kepala negara memuja sisi positif dari sosialisme maka patut diduga ada hal-hal yang sangat membingungkan dari sisi hukum akan soal itu.

Saya juga tak mengerti, apakah ia ingin mengatakan bahwa perlindungan sosial kepada masyarakat dan pengendalian negara terhadap ekonomi pada ukuran tertentu, dia ambil dari ideologi sosialisme?

Ataukah dia ingin mengatakan bahwa adanya pasar bebas di Indonesia ini, dia tarik dari ideologi kapitalisme?

***

SBY Berjoedi

Fenomenanya sungguh asyik. Konon, rating SBY terus turun. Dia memang masih yang tertinggi namun penurunannya sudah drastis. Tim sukses JK-Wiranto dan Mega-Prabowo paling tidak sudah seringkali mengumbar itu. Mereka bilang, bedanya tinggal 1-3%. Benarkah? Mungkin.

Agaknya sudah menjadi indikator utama kalau blunder sekaligus pertaruhan terbesar SBY dalam pilpres 2009 adalah sosok wakilnya, Boediono. Kalau sematan neo-liberalisme kepada SBY bisa saja dibelokkan atas alasan “ketidakmengertian SBY terhadap teori neo-liberalisme karena dia adalah tentara dan gelar ‘doktor’nya bukan studi ekonomi”, maka ketika SBY memilih Boediono, alasan itu serta-merta telah pupus. Hingga hari ini, tim sukses SBY-Boediono harus memutar otak dan terus melawan stigma neo-liberalisme atas pasangan itu. Berhasil? Saat ini belum.

* * *

Jangan pandang neo-liberalisme itu pada prakteknya yang ada di negara Eropa, Amerika dan negara-negara maju lainnya. Indonesia tidak bisa memandang kemiskinan yang ada di negara ini dengan perspektif orang kaya. Orang lapar itu lain pikirannya dengan orang yang kenyang. Dan kalau orang kenyang membahas orang lapar, itu adalah sebuah keanehan paling menjijikkan.

SBY-Boediono: Teknokrat, Birokrat dan Demokrat

Masuknya nama Boediono di pentas pilpres 2009, memperlihatkan betapa SBY memanfaatkan resistensi masyarakat terhadap partai-partai politik. Kedua, leburnya politik Islam simbol dalam peta politik Indonesia. Itu dua di antara faktar-faktor yang membuat SBY memilih Boediono. Dan, itu kata guru saya.

Alasan itu memang menarik. Politik Islam memang harus kalah sebelum bertarung kali ini. Kubu partai Islam seperti PPP, PKS, PAN dan PKB memang langsung pasang badan ke SBY begitu hasil pileg sudah diketahui. Kekalahan itu jelas tergambar ketika tidak adanya simbol Islam yang duduk sebagai kandidat dalam pilpres kali ini. Kemenangan terpampang di kubunya kaum “nasionalis” dan “kekaryaan”.

Tapi tunggu dulu. Itu kalau mainstream politik lama masih hendak dipakai untuk melihat pola politik di masa reformasi ini. Pilpres 2009 telah menggambarkan ada pergeseran etalase politik yang begitu kuat. Apakah pergeseran itu sebuah kemajuan atau kemunduran, mesti hati-hati juga melihatnya.

SBY Kalah, SBY Stress

Ada yang berandai-andai: apa nasib SBY kalau dia tak menang?

“Itu menimbulkan masalah baru yang sangat besar…” ucap Masna.
“Lho, contohnya?” kata Rini.

“Seorang mantan presiden sebuah negara yang sangat besar ini harus stress, sakit jiwa. Itu masalah besar. Kita tidak punya rumah sakit khusus sakit jiwa untuk mantan Presiden. Kalau untuk penyakit-penyakit fisik sih banyak.”

“Anda jangan memvonis dulu kalau SBY bakal sakit jiwa. Setahu saya dia sangat kuat mentalnya. Dia itu dari tentara lho…”
“Lho jangan silap. Justru belakangan ini kita banyak mendengar saudara kita yang dinas di kemiliteran juga terkena sakit jiwa. Bahkan yang bunuh diri atau malah menembaki koleganya sudah sering kita lihat beritanya di televisi. “

“Okelah, saya tak dapat mendebat, penyakit jiwa tidak diskriminatif, semua bisa kena. Masalahnya, adakah kemungkinan dia bakal kena?”
“Nah itu dia. Justru di kondisi yang sekarang ini, dia semakin berpotensi sangat tinggi untuk sakit jiwa. Di saat semua orang dan terutama dirinya sendiri menganggap bahwa dia akan menjadi Presiden kembali untuk yang kedua kalinya, tahu-tahu dia kalah. Anda bayangkan saja!”

“Ah, bagi saya belum jelas benar pangkal masalahnya. Dia tak mungkin kalah!” sentak Rini.

Posisi Paling Strategis: Wapres!

Perkembangan politik, terutama di titik pilpres dan pileg 2009, semakin menarik. Satu sisi, ini menjadi ladang pembelajaran pribadi bagi saya sendiri. Ini bikin pusing, membingungkan sekaligus menaikkan adrenalin.

1. Amien menyuruh merapat ke Demokrat. Di situ pertarungannya adalah antara PAN, Akbar Tanjung (dan Golkar kalau ia berhasil dalam rapimnas nanti) dan PKS. Persoalannya adalah pekerjaan selama 5 tahun ke depan, karena kalau terpilih lagi, SBY dipastikan akan pensiun. Di lain pihak, baris insfrastruktur Partai Demokrat belum terbentuk dengan kuat dan merata, serta belum adanya figur selain SBY dalam partai itu. Jadi, posisi paling strategis untuk 5 tahun ke depan adalah WAKIL PRESIDEN.

Prabu Buwono

Jumlah orang Jawa di Indonesia ini mayoritas. Pusat kekuasaan, tempat bermukim para Presiden Indonesia dan ibukota negera, ada di Pulau Jawa. Lebih dari 50% orang Indonesia berdiam di Pulau Jawa, sehingga siapapun yang ingin menguasai Indonesia maka dia harus berkibar-kibar di Pulau Jawa. Segala indikator itu, termasuk yang lain-lain yang mungkin ada di benak Anda, menjadi ukuran kalau Presiden Indonesia haruslah orang Jawa. Itu konvensi alias hukum tak tertulis.

Dus, adalah “kecelakaan sejarah” ketika BJ Habibie, seorang anak kelahiran Pare-pare Sulawesi, tiba-tiba duduk di singgasana istana Indonesia. Kecelakaan itu adalah jalan pikiran orang-orang yang mendukung konvensi “jadi-jadian”: Indonesia harus dipimpin oleh orang Jawa. Masak sih pulau yang jelas-jelas bernama Jawa dipimpin oleh orang Sulawesi?

Habibie hancur lebur pasca 1999. Orang “terpintar” di Indonesia itu tergusur dan tak diingini lagi menjadi Presiden. Setelahnya, trah itu kembali lagi ke rel-nya; Adurrahman Wahid, Megawati Soekarnoputri dan Susilo Bambang Yudhoyono. Orang Jawa kembali berhasil merebut tahta istana negara.

JK-Hidayat, Duh… Akrabnya Golkar dan PKS

Kalau Jusuf Kalla dan Hidayat Nur Wahid kawin, siapa yang mau beli? Jawaban yang paling riil ya, para pemilih Golkar dan PKS. Bener gak sih …

Ya, sudah benarlah itu, tapi yang jadi masalah, apakah suaranya bulat atau tidak. Begini. Hingga sekarang, di Partai Golkar sendiri, ada pertarungan antara Sultan + Akbar Tanjung dan Jusuf Kalla sendiri. Ini terus berkelahi. Nah, kuatnya niat JK maju ke pentas pilpres gara-gara ditodong oleh “seluruh” DPD. Ini sudah jadi fakta sejarah, jadi jangan lupakan faktor ini. Masalahnya, apakah kemudian JK akan didukung oleh DPD-DPD?

Jawaban pastinya sih ada di Rapimnas pasca pemilihan legislatif nanti. Walau, orang-orang JK saat ini terus berkampanye kalau Rapimnas itu nantinya sebenarnya hanya ajang untuk memformalisasi ke-capres-an JK. Tapi, itu ‘kan kata pendukung Kalla. Kalaupun ada orang-orang non JK yang bilang itu, yang patut dilihat adalah “senyum”-nya pasca mengeluarkan komentar itu. Saya tak perlu lagi bilang siapa orang JK, siapa yang bukan. Itu urusan Andalah untuk mencari tahu.

Senyuman (Calon) Anggota Dewan

Senyum itu ibadah dan ibadah itu imbalannya pahala. Pahala itu tiket ke surga. Ibarat kuis, semakin banyak tiket pahala, maka semakin banyak pula kemungkinan untuk menang. Benarlah bila manusia itu selalu mengedepankan aspek untung rugi dalam hal apapun. Bahkan kepada Tuhan pun begitu. Dan Tuhan, tentulah tidak marah sama sekali. Dia maha kaya dan maha bijaksana.

Tuhan memang telah mempertontonkan kekuasaannya. Manusia, walau ingin sekali menjadi tuhan yang punya kekuasaan penuh, tetaplah manusia biasa. Di situ sebenarnya asyiknya menjadi manusia ini. Dia dari yang tidak punya kekuasaan, ingin menjadi penguasa. Kalau keinginan tak tergapai, ya, tak apa-apalah. Chairil Anwar saja bilang, “Sekali berarti sudah itu mati.” Jadi, hidup yang sekali ini, kalaulah bisa, dibuatlah “berarti”. Dus, apapun “arti” hidup itu nanti, ya, urusan nantilah itu.

Sultan Presiden? Weleh…weleh…

Sri Sultan Hamengkubuwono X mendeklarasikan dirinya sebagai salah satu bakal calon Presiden 2009 mendatang. Rakyat Yogyakarta pun berkumpul (atau dikumpulkan, toh tak ada bedanya) di depan Kesultanan demi melihat sultan mereka. Mungkin begini kata mereka, “Sultan kita mau jadi Presiden.”

Dalam politik, matematika memang mesti kuat. Hitung-menghitung kekuatan adalah prasyarat sebelum mengambil keputusan. Dan Sultan, pastilah sudah melakukan itu. Cobalah kita raba-raba si Sultan ini.

Sultan HB X secara historis memiliki darah biru alias raja. Dalam berkampanye nanti, kelak dia tak akan membutuhkan dan membuktikan kalau darahnya memiliki “ras raja”, seperti yang sering dilakukan oleh calon Presiden, Gubernur, Bupati, Walikota dan seterusnya. Secara budaya, siapapun orangnya, mau orang Jawa, Batak, Melayu, Minang dan lain-lain lagi, tak satupun yang tak akan bangga kalau dia adalah punya garis keturunan raja. Bahkan, kalaupun misalnya dia keturunan paria ataupun budak sejak dulunya, ketika dia mau maju dalam politik menjadi penguasa, maka kalau bisa jejak paria itu dihilangkan dan kemudian dirubah menjadi berbau darah biru. Tak usahlah untuk menjadi penguasa, orang biasa pun orang sering membanggakan kalau dia adalah keturunan raja, orang suci, ulama besar, orang kaya, dst, dst …

Jadi, si Sultan ini sudah menang di dataran itu: ranah keturunan.